Soal Jabatan Sekda Papua, Agustinus Siregar: Keppres Secara Legalitas SAH

Kabar5.id, Jayapura, Papua – Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 159/TPA Tahun 2020, tertanggal 23 September, tentang penetapan Dance Yulian Flassy, menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Papua. Dari 3 nama calon Sekda di Provinsi Papua, yang diajukan kepada Presiden, masih diragukan, dan mendapat penolakan dari beberapa kalangan di Papua yang meminta Presiden meninjau ulang Keppres tersebut.

Para kalangan itu berdalih, bahwa Kemendagri sudah membentuk panitia seleksi (Pansel), guna melakukan seleksi calon Sekda Papua. Alhasil, merucutlah 3 nama dengan peringkat nilai mereka. Selanjutnya Gubernur Papua meneruskan tiga nama calon sekda Papua ke Kemendagri, sesuai urutan peringkat yakni ;

  1. Nilai 74,99 (Doren Wakerkwa, SH)
  2. Nilai 67,49 (Drs. Demianus Wausok Siep)
  3. nilai 67,30 (Dance Yulian Flassy, SE. Msi)

Kendati sebuah lembaran surat negara itu, keluar dari Sekretariat negara, kejelasannya pun masih diragukan, sampai-sampai pimpinan daerah pun, tak mengetahui, atau tak dibertahu tentang lembaran surat negara itu, terkait jabatan Sekda, di Provinsi Papua yang baru. Munculah kekisruhan soal jabatan Sekda di Papua dan bagaimana posisi Keppres dalam konteks hukum ketatanegaraan.

Baca Juga : http://kabar5.id/2020/11/06/kapolda-bali-terima-kunjungan-letjen-tni-a-m-putranto-bersama-pengurus-imi-bali-ntb-dan-ntt/

Kemudian, mewancarai, Dr. Winner Agustinus Siregar S.H.,M.H, Jumat (06/11/2020), Beberapa pertanyaan yang mengemuka dipublik di Papua belakangan ini adalah, apakah perangkingan tidak berlaku dalam seleksi?. Mengapa nama yang diduga dengan skor sebagai nilai terendah diputuskan sebagai Sekretaris Daerah? Mencermati kasus ini, setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait ; 1. Dari proseduralnya. 2. Secara substansial. 3. Dari aspek kewenangannya.

“Aspek prosedural, secara prosedur terdapat hukum positif Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah. Dalam basis hukum tersebut secara expresive verbis dijelaskan secara prosedural bahwa, panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi utama dan madya (setara dengan eselon Ia dan Ib). Dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi,” ujarnya.

Untuk disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian (Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur). Lebih lanjut dijelaskan bahwa, pejabat pembina kepegawaian (Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur) mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih panitia seleksi kepada Presiden.

Baca Juga : http://kabar5.id/2020/11/06/kasat-intelkam-polres-serang-kota-dan-kapolsek-waringinkurung-resmi-diserah-terimakan/

“Ada dua hal yang harus dicermati dari prosedural ini, pertama, panitia seleksi hanya sebatas menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi utama dan madya. Dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi. Bukan untuk menentukan siapa yang diangkat. Kedua, 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi tersebut diusulkan kepada Presiden. Secara prosedural dapat dimaknai bahwa Presidenlah sebagai ujung dari prosedur ini,” kata Dr. Winner Agustinus Siregar S.H.,M.H, mengawali wawancara.

Agustinus Siregar menyebut, secara substansial, sebagai pijakan hukum, dapatlah ditilik bahwa basis konstitusionalnya ada di Pasal 4 ayat (1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian secara hirarki norma menurun pada aturan organiknya yakni di Pasal 214 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“Dari ketentuan tersebut, secara lex specialis kemudian dijabarkan pada peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang penjabat sekretaris daerah. Secara jelas termuat dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1, yakni Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengangkat penjabat sekretaris daerah provinsi, untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah provinsi, setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri,” ujar akademisi hukum tata negara itu.

Baca Juga : http://kabar5.id/2020/11/06/kapolda-bali-terima-kunjungan-letjen-tni-a-m-putranto-bersama-pengurus-imi-bali-ntb-dan-ntt/

Dari sisi kewenangan, lanjut Agustinus, melihat dari prosedur dan substansi tersebut, adapun yang berkewenangan yakni Presiden dalam posisinya sebagai Ketua Tim Penilai Akhir (TPA), yang didalamnya terdapat Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Intelijen Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

“Pejabat pembina kepegawaian (Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur) hanya mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih panitia seleksi kepada Presiden. Artinya, penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 159/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, yang mengangkat seseorang menjadi Sekretaris Daerah Papua, memiliki legalitas ditinjau dari hukum administrasi negara,” tegas Agustinus Siregar.

Disingung soal Keppres yang mendapat penolakan dan bahkan diminta untuk ditinjau ulang, Doktor hukum tata negara itu menjelaskan, konsekuensi hukum terhadap pemenuhan prosedural, substansial dan kewenangan diatas berdampak pada legitimasi hukum penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 159/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

“Dari pijakan azas, setidaknya telah terpenuhi kepatuhan hukum dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dalam pasal 5 tercantum, terdapat tiga hal yang dipenuhi, yakni asas legalitas, asas pelindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB),” ujar Doktor hukum tata negara.

Baca Juga : http://kabar5.id/2020/11/06/menkeu-ekonomi-indonesia-akan-melompat/

Terhadap komplain dari penerbitan Keppres, sebut Agustinus, setidaknya dapat merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Adapun acuannya yakni pada pasal 63 ayat 1, yakni keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kesalahan konsideran, kesalahan redaksional, perubahan dasar pembuatan keputusan, dan/atau ada fakta baru.

“Sebagai pertimbangannya wajib mengacu pada pasal 64 ayat 1, yakni keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, atau substansi,” tegas Alumni Doroktoral Universitas Hasanudddin itu.

Ia menambahkan, adapun melihat kewenangan pembatalan Kepres dapat mengacu pada pasal 66, yakni pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan, atasan pejabat yang menetapkan keputusan; atau atas putusan Pengadilan.
Dalam posisi kasus ini hanya pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan yakni Presiden Joko Widodo sendiri yang dapat membatalkan Keppres. Sebagaimana basis azas Contrarius Actus dalam hukum administrasi pemerintahan. Alasannya, bahwa tidak ada lagi atasan pejabat yang menetapkan keputusan. Kemudian mengapa putusan pengadilan tidak dapat memenuhi unsur, sebab Keppres aquo tidak memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai dasar legal standing pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebab salah satu unsur, yakni final, tidak terpenuhi.

“Dengan dalil bahwa masih ada prosedur lain selanjutnya yang menjadi dasar hukum pengangkatan sekretaris daerah.
Notabene, sepanjang ia memenuhi persyaratan sebagai penjabat sekretaris daerah, sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah, yang berbunyi, calon penjabat sekretaris daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan :
a. Menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIa untuk penjabat sekretaris daerah provinsi atau menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIb untuk penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota.
b. Memiliki pangkat paling rendah pembina utama muda golongan lVc untuk penjabat sekretaris daerah provinsi dan pangkat pembina tingkat I golongan IVb untuk penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota
c. Berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun
d. Mempunyai penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
e. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik
f. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat
Secara materil hal inilah yang menjadi substansi apakah penjabat sekretaris daerah yang diangkat itu layak ataukah tidak.
Sepanjang tidak ada pembatalan hukum (anulir), Keppres aquo tetap sah dan harus dipatuhi sebagaimana asas praduga rechmatig (vermoeden van rechtmatigheid, praesumptio iustae causa). Dengan asas ini setiap tindakan pemerintahan selalu dianggap rechtmatig sampai ada pembatalan,” paparnya.

Lebih lanjut Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Sulawesi Tenggara itu berpesan, sekretaris daerah adalah puncak karir tertinggi seorang birokrat. Bukan hal yang mudah mencapai itu semua, diperlukan semua skill–soft maupun hard skill, menggambarkan bagaimana panjangnya karier untuk mencapainya. Kombinasi dari beragam pengalaman.

“Mereka yang sampai ke tahap itu dengan berbagai ujian yang berliku kita harapkan bersinergi dengan kepala daerah, seorang manajer handal urusan pemerintahan daerah, dan jangan lupa, mereka adalah pembina kepegawaian dilingkungan kerjanya. Benar bahwa ada asumsi akan atau bisa menjadi corong kepentingan politik bagi kelompok tertentu, maka penting untuk memastikan kemampuan sebagai pengayom, pelindung bagi beragam kepentingan hilir mudik. Sisi obyektifitas adalah pemberian kesempatan yang sama kepada setiap birokrat yang memenuhi syarat pangkat, golongan, masa kerja, pengalaman, dan sisi integritas. Hasil itu teruji hingga tahap akhir seleksi kompetensi dan kecakapan. Ketika tim penilai akhir melakukan wawancara, hal tersebut adalah kesempatan akhir bagi para calon untuk membuktikan segala aspek terkat birokrasi, kepemimpinan,” pungkasnya. (Richard/**/red).

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial