Kabar5.id, Pandeglang, Banten – Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Pandeglang, Banten, menghadiri acara Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang digelar oleh SDM PKH Kecamatan Pagelaran. Acara yang digelar di kantor Desa Pagelaran tersebut, turut juga dihadiri Camat Pagelaran, Kepala Desa Pagelaran, SDM PKH se Kecamatan Pagelaran, dan puluhan perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Menurut Kadinsos Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan, acara P2K2 di wilayah Kabupaten Pandeglang dilakukan setiap tahun. Kegiatan pertemuan yang diharapkan menjadi ajang untuk menyampaikan informasi kepada para KPM tersebut, katanya, dilakukan secara terjadwal keliling setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Pandeglang. “Untuk menyampaikan informasi hal hal yang berkaitan dengan program PKH, di mana salah satunya adalah kita menyampaikan bahwa program PKH ini tidak selamanya ada, dan diharapkan, KPM PKH ini bisa graduasi mandiri,” jelasnya dijumpai usai acara P2K2, Kamis (27/06/2924).
Kemudian, masih kata Kadinsos, program PKH ini harus tepat sasaran dengan selalu dilakukan updating data per 3 Bulan. Dan Alhamdulillah, masih kata Kadinsos, Pandeglang telah melakukan pendataan Grouncheking sekitar 50 hingga 60%. “Dan benar hasil dari pada Groundcheking ini, akan banyak mengurangi KPM yang sudah tidak layak, makanya kami menyarankan agar KPM untuk Graduasi mandiri, kalau tidak ya terpaksa graduasi paksa,” bebernya.
Dengan melakukan graduasi mandiri, lanjut Kadinsos, KPM akan menerima sertifikat yang di tandatangani oleh Bupati Pandeglang. “Pada tahun kemarin, ada sebanyak 70 KPM yang graduasi mandiri, mereka mendapatkan sertifikat yang di tandatangani oleh Bupati Pandeglang, kemudian diberikan reward sebesar 1 Juta rupiah, namun, akibat adanya efisiensi, untuk tahun ini kita hanya memberikan sertifikat saja,” jelasnya.
Masih kata dia, selain itu, KPM yang graduasi mandiri akan di ajukan program Pena untuk membantu KPM untuk membuka usaha. Selain itu juga, kata Wawan, ada program yang namanya PRSE yang bisa juga diarahkan untuk KPM graduasi mandiri. “Dengan catatan, ada embrio usaha. Untuk itu kami menginginkan semua KPM itu menyisihkan dana dari bantuan PKH untuk membuka usaha, walaupun usaha kecil, tapi bisa menutupi kebutuhan sehari hari, artinya program PKH di Kabupaten Pandeglang berhasil,” ujarnya.
Perlu diketahui juga, Dinsos Kabupaten Pandeglang, telah melakukan kegiatan pendataan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSN ini kan pendataan baru, kata Kadinsos, dimana data sumbernya menggunakan 3 data dari 3 Kementrian yang ada. Diantaranya, jelas Kadinsos, ada data DTKS dari Kemensos, ada P3KE, dari Bappeda dan ada Resosek yang punya BPS. Kemudian, data ini akan digabungkan di verifikasi yang digabungkan data DTSEN yang dikelola oleh BPS. “Sehingga ini menjadi data tunggal yang akan di pakai seluruh kementrian lembaga OPD baik tingkat Provinsi dan Kabupaten,” terang Kadinsos.
Dan betul, tegas Kadinsos, kemungkinan dari hasil pendataan DTSEN ini, kemungkinan KPM yang mungkin keluar tidak mendapatkan program bantuan lagi itu besar. Karena di data DTSEN itu akan di klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat, dari level 1 hingga 10.
“Diantaranya, Level 1 rumah tangga sangat miskin, Level 2 miskin, Level 3 hampir miskin Level 4 menengah bawah, Level 5 menengah bawah yang stabil, Desil 6 menengah, Desil 7 rumah tangga menengah atas, Desil 8 rumah tangga mapan, Desil 9 rumah tangga kaya, dan Desil 10 rumah tangga sangat kaya,” papar Kadis.
Hal ini, sambung Kadinsos, harus diketahui menghindari kegaduhan KPM yang tidak mendapatkan bantuan kembali, jadi yang akan mendapat bantuan Desil 1 hingga Desil 5 yang mendapatkan bantuan PKH Desil 1 hingga 4, untuk bantuan sembako Desil 1 hingga 5, untuk bantuan BPS Desil 1 hingga 5 untuk bantuan sosial lainnya Desil 1 hingga Desil 5. “Ketika masyarakat masuk ke Desil 6 otomatis masyarakat harus mandiri dan tidak akan mendapatkan bantuan bantuan dari pemerintah,” jelasnya.
Masih dikatakan Kadinsos, tapi data ini tidak statik, data ini dinamis karena setiap 3 Bulan di lakukan updating sehingga data itu akan selalu berubah. “Dan di P2K2 ini kami Dinsos Pandeglang sengaja datang untuk menjelaskan hal ini, karena hasil DTSEN itu ada potensi membuat gaduh kalau belum di informasikan kepada masyarakat, maka dari itu saya menekankan bahwa KPM itu harus di berikan pengertian, jangan bangga menerima bantuan, karena orang yang mendapatkan bantuan itu adalah orang miskin,” tuturnya.
“Dalam bantuan sosial, masalah yang selalu muncul adalah soal ketidak adilan dan tidak tepat sasaran, itu kami akui. Itu terjadi karena banyak faktor yang menyebabkan data tidak valid. Mudah mudahan dengan DTSEN ini mudah mudahan data mendekati kevalidan dan apabila masih ada ketidaklayakan, kami akan terus melakukan update data terus,” pungkasnya. (M4n/02/**).