Kabar5.id, Pandeglang, Banten – Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 tahap Pertama di Kabupaten Pandeglang, syarat pungutan. Salah satunya adalah untuk pengadaan Buku Administrasi Desa, antara lain, Buku Absensi Perangkat Desa, Buku Catatan Surat Masuk, Surat Keluar dan lain sebagainya.
Mirisnya, pengadaan buku yang diduga di koordinir oleh DPMPD Kabupaten Pandeglang tersebut hingga kini belum kunjung di distribusikan ke desa desa. Padahal, menginjak bulan Juli, pelaksanaan DD tahap Pertama sudah di lakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di hampir masing masing kecamatan.
Selain itu, dugaan bermainnya Kadis DPMPD pada pengadaan buku tersebut sangat nampak, lantaran, pengelolaan anggaran pengadaan Buku Administrasi Desa tersebut, tidak melalui proses resmi pengadaan barang dan jasa, mengingat jumlah rupiah yang di kumpulkan sangat fantastis, mencapai ratusan Juta Rupiah.
Baca Juga: https://kabar5.id/2025/07/03/wagub-banten-a-dimyati-natakusumah-pengusaha-jasa-boga-pewaris-budaya/
Dikonfirmasi melalui telphone selularnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Muslim Taufik mengakui bahwa Buku Adminstrasi Desa tersebut belum di distribusikan. “Belum didistribusikan ka,” jawabnya singkat, Jum’at (04/07/2025).
Ketika ditanya pengadaan Buku Adminstrasi Desa tersebut apakah di lelangkan dan apa kendalanya, hingga di pertengahan tahun buku tersebut belum di distribusikan, Kadis DPMPD Kabupaten Pandeglang, Muslim Taufik bungkam.
Dihubungi terpisah, Asda I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Pandeglang, Doni Hermawan, mengaku tidak tahu menahu kaitan pengadaan Buku Administrasi Desa. “Tanya bukan ke saya, coba ke Kadisnya saja, Saya gak tau,” tandasnya.
Pantauan di sejumlah desa di wilayah Kabupaten Pandeglang, masing masing kecamatan telah melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev). Mirisnya, pengadaan Buku Administrasi Desa tersebut, lolos dari pengawasan Tim Monev. “Ya enggak soal pengadaan Buku Administrasi Desa, itu hanya catatan saja, karena kan anggarannya di kelola DPMPD, selain Buku Administrasi Desa, juga ada yang lainnya juga,” ungkap salah satu Kepala Desa yang namanya tidak mau disebutkan, dan baru beberapa hari yang lalu telah melakukan Monev di desanya. (M4n/02/**).